Suara Global

Hasil pengadilan pemerintah junta Myanmar telah memutuskan bahwa Aung Saan Suu Kyi dinyatakan bersalah dan harus ditahan selama 2 tahun, setelah masa pengurangan hukuman dua tahun. Pemimpin terpilih Myanmar yang sah tersebut akan ditahan di lokasi yang sampai saat ini masih dirahasikan dari publik. Tuduhan yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi adalah menghasut masyarakat Myanmar untuk melakukan kegaduhan dan juga pelanggaran atas aturan-aturan COVID-19. Selain Aung San Suu Kyi, setidaknya 354 oposisi junta juga telah ditahan atau dihukum mati sejak kudeta berlangsung . Menyikapi hal ini, penyelidik HAM PBB di Myanmar mendorong negara-negara dunia untuk mengingkatkan tekanan ekonomi terhadap Myanmar. Thomas Andrew, mantan anggota kongres AS yang saat ini bertugas di independent post mengatakan: “Dijatuhkan hukuman terhadap Aung San Suu Kyi pada hari ini adalah bukti bahwa masyarakat internasional harus mengambil sikap yang lebih tegas untuk mendukung masyarakat Myanmar. Hal i...

  1.     Baru saja hubungan dua raksasa ekonomi, AS dan Cina, terasa hangat bulan lalu, ketika Xi dan Biden saling menelefon, baru-baru ini hubungan diplomatik keduanya mulai memanas. Gara-garanya, pemerintah Biden memutuskan memboikot Olimpiade Beijing 2022. Yang dimaksud dengan biokot bukan berarti Amerika tidak akan mengirimkan atletnya, hanya saja, perwakilan diplomatik dari pemerintah tidak akan hadir pada perhelatan akbar itu. Agenda yang coba dicapai lewat kebijakan ini adalah menekan Cina atas isu penganiayaan kaum Muslim Uighur di daerah Xinjiang dan juga isu-isu pelanggaran HAM lainnya. Dalam menanggapi kebijakan itu, Kedubes Cina di Wahington tidak mau terlihat lemah. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai manipulasi politik, karena ketidakhadiran utusan pemerintah AS ke Olimpiade Beijing sama sekali tidak ada kaitannya. Dalam interview yang disampaikan kepada media Reuters, jubir kedutaan Cina, Liu Pengyu, mengatakan: “Kami memang tidak pernah mengund...

    Tidak  lama setelah varian Omikron Covid-19 ditemukan, pemerintah Inggris segera memperketat aturan masuk ke dalam negaranya. Sejak tanggal 30 November 2021 berlaku aturan bahwa setiap orang yang ingin masuk ke Inggris, termasuk orang yang sudah divaksin, harus melakukan dua kali test PCR. Tes pertama dilakukan 48 jam sebelum keberangkatan. Tes kedua dilakukan maksimal dua hari setelah tiba di Inggris. Semuanya harus menunjukkan hasil negative. Mantan perdana menteri Theresa May mengecam kebijakan ini. Dalam pidatonya kepada Rumah Dewan pada tanggal 6 desember kemarin, May mendesak bahwa pemerintah harus belajar untuk hidup dengan Covid, bukannya malah membuka dan menutup sector bisnis setiap kali muncul varian virus yang baru. Hal itu, menurut May, merupakan ancaman bagi sector ekonomi, yang bisa mengakibatkan kemerosotan bisnis dan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Menurut May, solusi yang diperlukan adalah vaksin tahunan. Itu diperlukan karena varian virus...