Posts

AUNG SAN SU KYI DIDAKWA PENJARA DUA TAHUN

Image
Hasil pengadilan pemerintah junta Myanmar telah memutuskan bahwa Aung Saan Suu Kyi dinyatakan bersalah dan harus ditahan selama 2 tahun, setelah masa pengurangan hukuman dua tahun. Pemimpin terpilih Myanmar yang sah tersebut akan ditahan di lokasi yang sampai saat ini masih dirahasikan dari publik. Tuduhan yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi adalah menghasut masyarakat Myanmar untuk melakukan kegaduhan dan juga pelanggaran atas aturan-aturan COVID-19. Selain Aung San Suu Kyi, setidaknya 354 oposisi junta juga telah ditahan atau dihukum mati sejak kudeta berlangsung . Menyikapi hal ini, penyelidik HAM PBB di Myanmar mendorong negara-negara dunia untuk mengingkatkan tekanan ekonomi terhadap Myanmar. Thomas Andrew, mantan anggota kongres AS yang saat ini bertugas di independent post mengatakan: “Dijatuhkan hukuman terhadap Aung San Suu Kyi pada hari ini adalah bukti bahwa masyarakat internasional harus mengambil sikap yang lebih tegas untuk mendukung masyarakat Myanmar. Hal i...

KEBIJAKAN AMERIKA UNTUK BOIKOT OLIMPIADE BEIJING 2022 DIANGGAP MANIPULATIF DAN MUNAFIK OLEH CINA

Image
  1.     Baru saja hubungan dua raksasa ekonomi, AS dan Cina, terasa hangat bulan lalu, ketika Xi dan Biden saling menelefon, baru-baru ini hubungan diplomatik keduanya mulai memanas. Gara-garanya, pemerintah Biden memutuskan memboikot Olimpiade Beijing 2022. Yang dimaksud dengan biokot bukan berarti Amerika tidak akan mengirimkan atletnya, hanya saja, perwakilan diplomatik dari pemerintah tidak akan hadir pada perhelatan akbar itu. Agenda yang coba dicapai lewat kebijakan ini adalah menekan Cina atas isu penganiayaan kaum Muslim Uighur di daerah Xinjiang dan juga isu-isu pelanggaran HAM lainnya. Dalam menanggapi kebijakan itu, Kedubes Cina di Wahington tidak mau terlihat lemah. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai manipulasi politik, karena ketidakhadiran utusan pemerintah AS ke Olimpiade Beijing sama sekali tidak ada kaitannya. Dalam interview yang disampaikan kepada media Reuters, jubir kedutaan Cina, Liu Pengyu, mengatakan: “Kami memang tidak pernah mengund...

THERESA MAY KEPADA PEMERINTAH INGGRIS: “JANGAN SEDIKIT-SEDIKIT TUTUP BUKA! KITA SEMUA HARUS BELAJAR HIDUP DENGAN COVID”

Image
    Tidak  lama setelah varian Omikron Covid-19 ditemukan, pemerintah Inggris segera memperketat aturan masuk ke dalam negaranya. Sejak tanggal 30 November 2021 berlaku aturan bahwa setiap orang yang ingin masuk ke Inggris, termasuk orang yang sudah divaksin, harus melakukan dua kali test PCR. Tes pertama dilakukan 48 jam sebelum keberangkatan. Tes kedua dilakukan maksimal dua hari setelah tiba di Inggris. Semuanya harus menunjukkan hasil negative. Mantan perdana menteri Theresa May mengecam kebijakan ini. Dalam pidatonya kepada Rumah Dewan pada tanggal 6 desember kemarin, May mendesak bahwa pemerintah harus belajar untuk hidup dengan Covid, bukannya malah membuka dan menutup sector bisnis setiap kali muncul varian virus yang baru. Hal itu, menurut May, merupakan ancaman bagi sector ekonomi, yang bisa mengakibatkan kemerosotan bisnis dan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Menurut May, solusi yang diperlukan adalah vaksin tahunan. Itu diperlukan karena varian virus...

Orang yang Belum Vaksin Dilarang Menggunakan Transportasi Umum di Manila

Image
Kementrian Transportasi Filipina resmi menerapkan kebijakan " no vaccine, no ride". Kebijakan itu melarang orang yang belum divaksin untuk mengakses transportasi publik dari dan ke area Metro Manila.  Aturan itu dikeluarkan sebagai respon terhadap peningkatan jumlah kasus COVID 19 di Manila dan sejalan dengan mandat Duterte untuk membatasi pergerakan orang yang belum menerima vaksin COVID-19. Kebijakan "no vaccine, no ride" ini sudah ditandatangani tanggal 11 Januari 2022, namun baru akan diterapkan secara penuh pada tanggal 17 Januari 2022 nanti. Aturan ini berlaku bagi semua perjalanan domestik dari, ke, dan di dalam area Metro Manila via semua jenis transportasi publik, baik itu darat, laut dan udara. Menurut pemerintahan Duterte, aturan ini tidak melanggar konstitusi karena orang-orang yang tidak divaksin bukan dilarang untuk bergerak. Mereka masih bisa bergerak menggunakan kendaraan pribadi, hanya saja tidak dengan transportasi umum.

Pemerintah Lokal Finlandia Menolak Karantina Sekolah

Image
Beberapa pemerintah lokal di Finlandia menolak himbauan pemerintah untuk menerapkan karantina ketat di sekolah. Yang dimaksud dengan karantina ketat itu adalah dengan mengisolasi seluruh anggota kelas jika di dalamnya ada satu murid yang terkena COVID. Kementerian yang mengawasi penanggulangan pandemi memperingatkan bahwa “long COVID” berpotensi menjadi penyakit kronis yang paling besar di Finlandia. Menurut lembaga itu, anak-anak juga termasuk dalam kelompok yang beresiko sehingga sekolah harus ekstra waspada. Krista Kiuru, perwakilan dari lembaga itu, khawatir bahwa kembali ke sekolah tidak aman bagi anak-anak. Dia menyerukan agar para pemerintah lokal menerapkan karantina ketat di sekolah-sekolah.  Namun menurut penuturan ketua epidemiolog kota Helsinski, Tania Isosomppi, pemerintah kota tersebut tidak akan mengikuti arahan dari kementerian karena karantina besar-besaran tidak lagi dirasa efektif.     

Pemerintah Provinsi Quebec Berencana Wajibkan Pajak Kesehatan bagi yang Menolak Vaksin

Image
Quebec, sebuah provinsi di Kanada sedang membahas rencana untuk meminta “kontribusi kesehatan” berupa pajak dari warganya yang menolak vaksin.  Mereka yang wajib berkontribusi adalah orang dewasa yang menolak vaksin karena alasan non-medis. Menurut kepala pemerintah Quebec, Francois Legault, vaksin adalah kunci untuk mengalahkan virus Korona. Dia juga menambahkan bahwa 10% dari populasi Quebec yang tidak menerima vaksin bertanggung jawab atas setengah dari jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit.  Karena alasan itulah pemerintahannya mengharapkan warga Quebec yang menolak vaksin karena alasan non-medis untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kesehatan.      

WHO: Dosis Booster Berulang Bukan Solusi Bagus

Image
WHO memprediksi bahwa lebih dari setengah populasi Eropa akan terinfeksi Virus Korona varian Omikron dalam enam hingga delapan minggu ke depan.  Namun meski begitu, WHO mengatakan bahwa vaksinasi dengan dosis booster yang berulang bukanlah solusi yang bagus dan berkelanjutan untuk melawan varian-varian baru COVID yang muncul. Sebuah badan teknis WHO mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini perlu dikembangkan lagi untuk memastikan keefektifannya dalam melawan varian Omikron dan varian-varian Virus Korona yang akan muncul di masa depan. Kelompok teknis yang terdiri dari para ahli independen tersebut mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengubah komposisi vaksin. Mereka menekankan bahwa vaksin harus punya efektifitas yang lebih tinggi dalam mecegah terjadinya infeksi virus. “Vaksin COVID-19 harus…menghasilkan respon imun yang luas, kuat, dan bertahan lama supaya bisa suntikan booster yang terus berulang tidak lagi diperlukan.” Demikian papar juru bicara l...